oleh

Bupati OKU Sampaikan Raperda Pada Paripurna ke III Tahun 2019

BATURAJA – Sidang III DPRD OKU masa persidangan ke 2 sidang 2019 dalam rangka pembahasan kabupaten OKU 2019. Agenda Paripurna yakni pembukaan rapat paripurna dan penyampaian raperda Kabupaten OKU 2019.

OKU, Drs H Kuryana Azis dalam pidato pengantar terhadap 8 raperda OKU tahun 2019, menyampaikan, Perda tentang perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2010 tentang pajak hiburan. “Dalam rangka mendorong perkembangan dan pertumbuhan dunia usaha dalam kabupaten OKU dan berdasarkan hasil perbandingan tarif pajak hiburan daerah lain, maka perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali terhadap tarif pajak hiburan dalam kabupaten OKU,” ucap Kuryana.

Dilanjutkan Kuryana, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. hubungan dengan dilakukannya perubahan atas peraturan menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017, maka perlu melakukan perubahan terhadap Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. “menghilangkan salah satu persyaratan calon perangkat desa yaitu terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling tidak kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. penambahan persyaratan administrasi berupa surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak ditetapkan sebagai perangkat desa. Penambahan rincian unsur tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, perubahan salah satu syarat pemberhentian dan pemberhentian sementara perangkat desa, perubahan terhadap larangan bagi Kepala Desa untuk melakukan pergantian perangkat desa, perubahan terhadap tata cara pengisian jabatan perangkat desa yang kosong, perubahan pembebanan anggaran jaminan kesehatan perangkat desa dan penambahan pengaturan mengenai pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa,” urai Kuryana.

Baca Juga :   KUNJUNGAN TIM STERDAM XIII/MERDEKA DI LOKASI TMMD 102 TAHUN 2018 WILAYAH KODIM 1304/GORONTALO

Ditambahkan Kuryana, Perda tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah, pemerintah daerah dapat menetapkan pungutan diluar pungutan yang telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 sepanjang diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri.

Selain itu, Raperda ke empat yang diusulkan Pemkab OKU yakni Raperda tentang kabupaten layak anak.

Beberapa rancangan lain termasuk bidang pendidikan dan perguruan tinggi, membuka pendidikan di luar domisili rintisan akademi komunitas negeri di kabupaten OKU (PDD RAKN OKU).

Dalam rangka penanggulangan bencana di kabupaten Oku dengan Perda Kabupaten oku no 6 tahun 2010 telah dibentuk organisasi dan tata kerja Badan penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Oku dengan klasifikasi B.

Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik, keputusan menteri Dalam Negeri nomor 100-440 tahun 2019 tentang evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta keputusan menteri Dalam Negeri nomor 100-441 tahun 2019 tentang nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pada kesempatan itu,Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD OKU, Yopi Sahruddin SSos, saat menyampaikan pidato pengantar DPRD Kabupaten OKU terhadap Raperda inisiatif DPRD kabupaten OKU tentang pengelolaan dan pengawasan , mengatakan, dengan banyaknya para pendatang yang akan melanjutkan studi ke Kabupaten OKU, tentunya banyak pula kos atau yang sering disebut dengan kos-kosan menjamur di Kabupaten OKU.

“Hal ini tentunya harus mendapat pengawasan yang lebih dari pemerintah daerah meliputi pengelolaan rumah kos, izin pengelolaan rumah kos, pemutahiran izin pengelolaan rumah kos, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif bagi pemilik rumah kost,”imbuhnya.(adv/febri)

Related posts

Komentar

News Feed