oleh

Forum Pemuda Peduli Demokrasi menggelar diskusi terbuka dengan tema ‘Menjaga Kebhinekaan Pasca Pilpres 2019’

 

 

Bandung –Andalas.news,  Peduli terbuka dengan tema ‘Menjaga Kebhinekaan Pasca Pilpres 2019’ di di Koffie Prabu, Cibiru, Kota Bandung, Jawa , Senin (22/7/2019).

Diskusi terbuka ini dimoderatori Ica Siti Khodijah dan diikuti 50 mahasiswa di Kota Bandung dengan menghadirkan sejumlah narasumber yakni Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi, S.S., M.Si., M.Sc, Ph.D, Ketua KPU Kota Bandung, Suhartini Farihatunnisa, S.T., dan Kapolrestabes Bandung, dan Kombes. Pol. Irman Sugema, S.H., S.I.K., M.H.

Ketua Forum Pemuda Peduli Demokrasi wilayah Bandung, Sari Lestia, dalam kesempatan itu mengatakan, perbedaan politik merupakan hal yang wajar, dimana pada tahun 2019 merupakan kontestasi politik paling ramai disebabkan Pemilu dilakukan secara serentak dengan Paslon Capres yang sama seperti pada tahun 2014.

Ia menyebut, diskusi ini bertujuan untuk mendorong para pemuda menjadi motor menciptakan kondisi pasca Pemilu 2019. “Pemuda Peduli Demokrasi menginginkan agar para pemuda memotori kondisi pasca Pilpres 2019,” ajaknya.

Sementara itu, moderator diskusi, Ica Siti Khodijah mengatakan, Pilpres 2019 menjadi politik identitas yang menyebabkan menguatnya konflik antar pemilih, sehingga cukup berdampak pada stabilitas politik di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan dalam menyukseskan pesta demokrasi tersebut merupakan hal penting mencegah pecahnya integrasi bangsa. “di tengah memanasnya kondisi politik pasca Pilpres, perlu dicegah adanya pihak-pihak yang berniat memecah integrasi bangsa,” sebutnya.

Ketua KPU Kota Bandung, Suhartini Farihatunnisa, S.T., dalam paparannya menilai, perlunya evaluasi penyelanggaraan Pemilu 2019 yang dinilainya merupakan Pemilu pertama yang cukup rumit. “Banyak evaluasi yang harus dilakukan seperti adanya petugas KPPS yang meninggal dunia dan yang terpolarisasi menjadi dua kubu,” paparanya.

Baca Juga :   Peduli Kesehatan Sejak Dini, Danramil 1312-07/Miangas Ajak Masyarakat Berikan Imunisasi Polio Balita

Menurutnya, pada tataran politisi, Pilpres telah selesai, akan tetapi hal tersebut belum tentu berlaku di level masyarakat yang fanatik, sehingga tugas KPU lanjutnya adalah mengedukasi politik kepada masyarakat. “Yang perlu dilakukan adalah bagaimana menciptakan masyarakat akar rumput supaya damai. Masyarakat diharapkan dapat melupakan kontestasi Pilpres dan menciptakan kedamaian, dan mahasiswa diharapkan memperbanyak kegiatan positif seperti diskusi semacam ini untuk menyamakan persepsi. Diskusi lebih baik daripada melaksanakan aksi-aksi unjuk rasa,” ajaknya.

Dalam kesempatan itu, Kombes. Pol. Irman Sugema mengingatkan empat hal dasar berbangsa dan bernegara yang harus menjadi pedoman. “Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Terganggunya empat hal tersebut dapat menyebabkan tidak kondusifnya kehidupan bermasyarakat,” jelasnya.

Ia berharap, mahasiswa dapat bekerja sama untuk terus berfikir visioner dan tidak terprovokasi dengan hoaks. “Generasi muda harus mampu berfikir jernih untuk menciptakan media sosial yang didominasi oleh konten-konten positif,” ajaknya.

Muradi sebagai narasumber lainnya mengatakan, budaya politik Indonesia yang Patrimonial cenderung menyebabkan masyarakat terlalu mengikuti para elite politisi dan rentan dengan praktik kolusi dan nepotisme. Menurutnya pasca pertemuan Jokowi-Prabowo pada 13 Juli 2019, perang argumen antar pendukung Paslon di medsos cenderung menurun. Namun, lanjutnya isu Pilpres kemudian bergeser kepada isu lainnya, yakni adanya kelompok-kelompok anti-Pancasila. “Sehingga yang terjadi adalah adu argumen antara kelompok pro Khilafah dengan kelompok yang kontra,” paparnya.

Untuk itu, ia mengajak generasi muda untuk merapatkan barisan terhadap isu agama yang muncul kembali. “Dalam beberapa tahun kedepan, tetap perlu diwaspadai adanya sentimen keagamaan yang dikemas dengan nuansa polarisasi politik Jokowi-Prabowo,” tegasnya.

Related posts

Komentar

News Feed