oleh

Bakamla RI Benchmarking Reformasi Birokrasi Ke Kemenkumham

 

Jakarta, 11 September 2019 (Humas Bakamla RI/PR Indonesian Guard)— Sebagai upaya peningkatan Birokrasi (RB) di Lingkungan Bakamla RI/ Indonesian Coast Guard (IDNCG), Tim RB Bakamla RI melakukan atau studi banding ke Pusat Kementerian Hukum dan HAM (), Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta , Rabu (11/9/2019).

benchmarking dipimpin oleh Wakil Ketua RB yang sehari hari menjabat sebagai Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Kolonel Bakamla Eli Susiyanti, S.H., M.H., M.M., Kasubdit Monev Jak Kamla Frida Maria, S.H. dan perwakilan dari masing-masing pilar RB. disambut oleh Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Sri Yusfini beserta jajaran eselon IV dibawahnya.

Mengawali pertemuan itu, Kolonel Bakamla Eli menjelaskan sekilas tentang Bakamla RI yang meliputi sejarah pembentukan Bakamla RI, Struktur Organisasi saat ini, Undang-Undang Nomor 32/2014 yang mendasari tugas dan fungsi Bakamla RI sebagai penjaga laut nusantara,serta prasarana dan personel. Selanjutnya dipaparkannya pula tentang perkembangan evaluasi RB Bakamla RI terhadap 8 komponen pengungkit dan 5 komponen hasil, berikut juga Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diterima Bakamla RI.

Dikatakannya, bencmarking ini dilakukan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan RB di Kemenkumham, serta untuk mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan RB Kemenkumham RI sebagai Best Practise.

Kabag RB Kemenkumham menyambut baik proses studi banding tersebut dan mengidentifikasikan praktek RB yang telah berlangsung di Kemenkumham. Penekanan diberikan pada penerapan kinerja E-Government, dimana semua pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan system, terintegrasi dan paperless. Selain itu dijelaskannya juga penerapan reward dan punishment di lingkungan Kemenkumham.

Baca Juga :   RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENUTUPAN TMMD KE 102 TAHUN 2018 DIWILAYAH KODIM 1304/GORONTALO

Disebutkannya bahwa sebelumnya Kemenkumham juga telah mengadopsi satu aplikasi tentang Sistem Surat Masuk Keluar dari Pemprov Tangsel, yang berjalan dengan baik hingga sekarang untuk mengukur pencapaian kinerja personel tiap harinya. “Bakamla RI juga dapat mengadopsi system yang sejenis”, ujarnya. Dikatakannya pula, Kemenkumham siap mendukung perbaikan yang dilakukan Bakamla, “Perbaiki sistemnya, monitor progressnya, dan kami siap menyediakan contoh dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya”, ujar Yusfini menutup pertemuan itu.

 

Related posts

Komentar

News Feed