oleh

Pakar Nilai Tidak Tepat Pimpinan KPK Kembalikan Mandat ke Presiden

 

Tindakan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif yang menyerahkan kepada Presiden Jokowi mendapat perhatian dari sejumlah kalangan masyarakat.

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan “Secara hukum, KPK itu bukan mandataris presiden, tidak bisa dia lalu mengembalikan mandat kepada presiden karena presiden tak memberikan mandat ke KPK”.

Mahfud menjelaskan, di ilmu hukum, mandataris adalah orang yang diberikan mandat oleh pejabat tertentu. Tetapi, yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat. Sehingga, yang diberi tugas disebut mandataris.

“Sebelum 2002, presiden adalah mandataris MPR. Presiden diberi mandat dan yang bertanggung jawab MPR. Nah, KPK itu bukan mandataris presiden sehingga tak ada istilah hukum mandat kok dikembalikan,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menganggap, pernyataan pengembalian mandat pemberantasan korupsi yang dikemukakan oleh Pimpinan KPK dalam konfrensi pers di Gedung KPK beberapa waktu lalu adalah sikap salah kaprah dan tidak elok bagi publik. “Saya melihat agak aneh ya pimpinan KPK mengambil sikap demikian, tentu saja hal ini menyalahi tugas dan wewenang komisioner yang diamanatkan oleh Undang-Undang,” kata Sulthan.

“Jika pengembalian mandat ini sebagai respons institusi terhadap revisi UU KPK yang sedang dilakukan DPR bersama Pemerintah tentu bukan begitu caranya. Negara kita ada konstitusi, ada peraturan perundang-undangan. Lembaga negara itu bergerak dan berjalan sesuai ketentuan undang-undang. Bukan semau-maunya aja,” katanya.

KPK Agus Raharjo pada 13 September 2019 mengumumkan bahwa pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab kelembagaannya pada Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Ketua KPK Saut Situmorang mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca Juga :   UIA Menggelar Seminar Internasional Bertemakan "Pengajaran Bahasa Mandarin Profesional"

Related posts

Komentar

News Feed