oleh

Benarkah Pilkades Berpotensi Menimbulkan “PERPECAHAN “

Oleh: Djafar Badjeber

Jakarta – Indonesia baru-baru ini melaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilu legislatif dan Pilpres.
Dan saat ini kita sedang melaksanakan di beberapa Kabupaten dan Kota. Setelah itu kita akan mengikuti pesta demokrasi, yaitu Pilkada di 172 Kabupaten/Kota.

Dalam pasal 31 Undang-undang no. 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi: Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara setentak diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota. Kemudian dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk Desa, serta pemilihan Kepala Desa bersifat LUBER dan JURDIL.

Rupanya Pilkades saat ini cukup kompetitif. Salah satu sebabnya, mungkin karena ada alokasi Dana Desa yang cukup besar mengundang seseorang untuk beradu nasib melalui jalur Pilkades.

Meskipun undang-undang no. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi ruang demokrasi di Desa, ternyata ekses kurang nyaman. Artinya, potensi ditingkat Desa cukup terbuka juga bahwa Pilkades sesungguhnya aroma konflik kecil-kecilan. Katakan jagonya saja tidak terpilih bisa menjadi embrio tidak atau kurang partisipasi dan mengambil prakarsa, gerakan untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
Pasti akan muncul panatisme kepada jagoan-nya. Dalam seperti itu, apakah akan berjalan Pemerintahan Desa yang propesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab?
Ternyata kompetisi yang terjadi dalam Pemilu kegislatif dan Pilpres, mempengaruhi Pilkades, ada kompetisi, ada pendukung fanatik, ada hoax dan ada politik uang.

Untuk politik uang rupanya tidak bisa dihindari. kita beranggapan dimana ada pesta disitu ada uang. Konon praktek politik uang untuk sebuah Pilkades bisa berkisar Rp 50.000 sd Rp 300.000 / suara. Kalau benar praktek Pilkades saja sudah seperti itu, ini tandanya sudah lampu merah buat bangsa kita.
Larangan politik uang sudah saatnya ditindak sesuai Peraturan Perundang-undangan. Masalah ini menjadi persoalan serius bagi bangsa kita. Hendaknya pengawasan money politic harus dijalankan sungguh-sungguh, jangan hanya diatas kertas.

Baca Juga :   KN Belut Laut Bakamla Tangkap Kapal Muat Kabel Optik Ilegal

Bayangkan semua pesta demokrasi berujung dengan money politic, dari Pemilu Legislatif, Pilkada s/d. Pilkades.

Bagaimana mungkin Desa dan Desa Adat yang sudah terbentuk sebelum ada NKRI ikut terkontaminasi dengan cara-cara tidak terpuji yang mungkin biasa dilakukan oleh orang kota.

Sedih juga rasanya kalau orang di Desa dan Desa Adat ikut terseret dengan perbuatan tidak terpuji.

Bagaimana Desa dapat memajukan Adat, Tradisi dan Budaya, bila Benteng terakhir ini ikut terjebol dengan praktek politik kotor?

Semoga menjadi renungan kita semua.

#Indonesia Maju!!

Related posts

Komentar

News Feed