oleh

Fokus Pemerintahan Periode-2 Presiden Joko Widodo : Penyederhanaan Ragulasi !!

Jakarta – Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) mengatakan masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dikatakan sebagai unified government yang artinya eksekutif dan legislatif saling mendukung. Sehingga pihak oposisi berbalik mendukung pemerintah dan mengisi dalam kabinet.

“Kondisi ini menjadi nilai positif kepemimpinan Presiden Jokowi dalam melaksanakan program dan kebijakannya. Namun muncul adanya spekulasi bahwa bergabungnya oposisi dalam kabinet membuat hilangnya check balance dalam masyarakat.” Ujar Prof. Nurliah Nurdin, M.A (Ketua STIA LAN RI) dalam diskusi “Tantangan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif pada Periode Ke-2 Presiden Joko Widodo” di Graha William Soeryadjaya, Kampus Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Timur, Selasa (26/11/2019).

Baca Juga :   Kunjungi KPK, Pendemo Meminta Sri Mulyani Untuk Di Tangkap.

Prof. Nurliah juga mengatakan adanya pihak- pihak yang hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk menduduki jabatan saja. Pada akhirnya pemerintahan hanya akan ditempati oleh orang- orang yang kurang berkompeten dalam menyelesaikan permasalahan.

“Tantangan yang akan dihadapi yaitu Presiden menjadi dikelilingi oportunis yang menginginkan kesempatan dalam mengisi jabatan di kabinet. Tantangan ini mengharuskan Presiden mengesampingkan kepentingan parpol untuk kepentingan publik.”

Pada kesempatan selanjutnya, Komita Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) juga mengatakan kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode pertama telah berhasil menghilangkan pandangan jawa sentris pada pelaksanaan pemerintahan menjadi desentralisasi. Hal tersebut diwujudkan melalui program Nawacita lewat penguatan pembangunan daerah hingga desa.

Baca Juga :   Pangdam Jaya Dampingi Presiden RI Pimpin Renungan Suci di TMPN Kalibata

“Setelah program pemerataan pembangunan daerah, pada periode kedua Presiden Joko Widodo menyampaikan 5 Program Prioritas Presiden, salah satunya yaitu penyederhanaan regulasi. Hal tersebut terjadi karena adanya 572 perda yang bermasalah karena rendahnya kualitas pembentukan regulasi.” Ujar Robertus Na Endi (Direktur Eksekutif KPPOD).

Kebijakan penyederhanaan regulasi tersebut dapat diwujudkan melalui Omnibuslaw yang dapat menyatukan serta mengintegrasikan perda dan peraturan lainnya sehingga menjadi proporsional bagi berbagai pihak.

Selain itu, Lalu Sudarmadi, S.IP, M.PA (Birokrat Senior dan Alumni Pittsburgh University Amerika Serikat) menegaskan bahwa pemangkasan regulasi dan birokrasi yang ada dapat meningkatkan iklim investasi. Dirinya juga menilai bahwa pelaksanaan birokrasi saat ini berjalan lambat dan terdapat banyaknya SOP sehingga investasi menjadi terhambat.

Baca Juga :   Danlanud Ats Sambut Presiden RI Kuker Ke Propinsi Banten

Penyederhanaan regulasi tersebut juga diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada, sehingga penanganan akan berjalan lebih cepat dan efektif.

Komentar

News Feed