oleh

Pemekaran Wilayah Papua: Solusi Ketertinggalan

Wacana pemekaran wilayah Papua baru-baru ini menuai pro-kontra. Ada yang menganggapnya merugikan masyarakat, namun terdapat juga pihak yang merasa bahwa pemekaran wilayah Papua justru dapat menjadi solusi ketertinggalan dan dapat meningkatkan kesejahteraan di daerah termiskin di Indonesia tersebut.

Lebih dari satu dekade lalu, setelah runtuhnya kekuasaan otoriter Soeharto, tumbuh demokrasi yang lebih besar untuk rakyat Indonesia. Reformasi yang muncul saat itu membukakan pintu untuk masyarakat agar lebih leluasa berdemokrasi, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pemerintahan yang sebelumnya menganut asas sentralisasi, berubah menjadi desentralisasi―yang vital bagi masyarakat daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Desentralisasi—penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah—ditegaskan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Sejak itu, wacana pemekaran dan pembangunan wilayah mulai berkembang di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Saat ini, pemekaran wilayah Papua tengah ramai dibicarakan. September lalu, 61 tokoh Papua mengusulkan agar Papua dimekarkan, menjadi tujuh provinsi, termasuk provinsi Papua dan Papua Barat.

Baca Juga :   Yonif Para Raider 502 Kostrad Bersama Satuan Se-Garnisun Malang Karya Bakti di TMP Suropati Malang

Presiden Joko Widodo terbuka dengan usul pemekaran wilayah Papua tersebut. Namun, ia tak menyanggupi jumlah baru yang diusulkan. Ia menilai jika Papua ditambah lima provinsi lagi, itu terlalu banyak untuk saat ini. Ia setuju jika hanya ada dua atau tiga provinsi baru.

Bulan lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan dua kawasan yang kemungkinan besar akan menjadi provinsi baru dalam agenda pemekaran wilayah Papua, yaitu Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Dikutip dari Katadata, Tito juga membenarkan langkah pemekaran tersebut, menyatakan pemekaran telah melalui analisis intelijen.

Tito juga menyinggung masalah ketertinggalan wilayah Papua sebagai dasar rencana pemekaran. Ia menyebutkan ada 183 wilayah yang saat ini mengusulkan pemekaran, namun mengingat terbatasnya anggaran pemerintah, percepatan pembangunan di Papua menjadi prioritas.

Bupati Pegunungan Bintang Costan Oktemka juga menjadi pendukung rencana pemekaran wilayah Papua. Dilansir dari Kompas, Costan menilai pemekaran Provinsi Papua Selatan—yang menurut konfirmasi Tito telah siap menjadi provinsi baru—adalah solusi yang tepat, terutama untuk daerah Pegunungan Bintang.

Baca Juga :   Australia Dukung Kedaulatan Indonesia atas Papua Barat

Ia mengeluhkan bahwa pusat pemerintahan dan bisnis, yang ada di Jayapura, terlalu jauh dari kabupatennya. Dengan pemekaran Papua Selatan, akses untuk warganya akan menjadi lebih mudah.

Menurut analisis Ricardus Keiya dalam tulisannya yang dimuat di Suara Papua, tujuan utama pemekaran termasuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah―yang akan bergaris lurus dengan kualitas pelayanan masyarakat.

Menurut data dari beberapa penelitian, Provinsi Papua dan Papua Barat masih menjadi daerah termiskin di Indonesia. Pelayanan masyarakat di dua provinsi tersebut―khususnya akses kesehatan untuk masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota―masih sangat buruk. Jika pemekaran terwujud, akan ada pusat kota baru yang akan lebih terjangkau bagi masyarakat pedalaman. Dengan begitu, pemekaran akan menjadi solusi.

Tujuan lain dari pemekaran, menurut Ricardus, adalah mempermudah pengelolaan sumber daya di daerah. Sumber daya yang dimanfaatkan secara optimal akan memajukan kehidupan masyarakat daerah, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan.

Baca Juga :   Danlanud Atang Sendjaja Pimpin Apel Khusus Dan Menyerahkan Bingkisan Lebaran

Selain itu, pemekaran juga akan menumbuhkan kehidupan berdemokrasi dan mengembangkan otonomi. Pemerintah daerah akan lebih mudah menyikapi persoalan sosial di daerah pemekaran.

Menanggapi suara sumbang yang menolak rencana pemekaran, anggota DPR asal Papua Barat Jimmy Demianus menyarankan agar pemerintah tetap menindaklanjuti rencana ini.

“Mereka-mereka yang menolak ini juga akan menikmati manfaatnya di masa mendatang,” ujar Jimmy, seperti dikutip dari Tribunnews. Ia yakin, pemekaran akan membuat Papua semakin maju, terutama dari segi infrastruktur dan sumber daya manusia.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga mengesampingkan suara-suara yang menentang pemekaran wilayah Papua. Mahfud menilai upaya pemekaran adalah langkah yang tepat, dan menuduh penentang pemekaran mendukung kemerdekaan Papua.

“Yang beda itu kan, orang yang memang tanda petik ingin Papua merdeka,” pungkas Mahfud saat ditemui para wartawan di kantornya, Selasa (5/11). babe.

Komentar

News Feed