oleh

Pemerintah Diminta Merubah Regulasi Migas yang Pro Rakyat

 

Tangerang Selatan – Andalas.news, Pengamat Migas, Kurtubi mengatakan, bangsa Indonesia yang dikaruniai oleh sumber daya alam yang sangat besar dan sesuai amanat Undang-undang Dasar bahwa kekayaan tersebut dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Namun demikian, potensi sumber daya alam yang besar tersebut belum menunjukkan kedaulatan sepenuhnya. Menurutnya, kontrak karya dengan beberapa perusahaan asing seperti Freeport menunjukkan belum adanya kedaulatan terhadap sumber daya alam.

“Negara seharusnya mengatur kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang berbasis tambang dan migas,” ujar Kurtubi dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema Migas dan Kesejahteraan Rakyat, Kamis (19/12/2019) di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan.

Baca Juga :   Antisipasi, Banjir Koramil 1312-03/Beo Bersama Pemerintah Kelurahan Beo Timur Melaksanakan Karya Bakti

Dengan demikian, tambah Kurtubi, perlu dilakukan perbaikan aturan hukum pengelolaan sumber daya alam. Ia menilai, langkah Mahkamah Konstitusi yang pernah mencabut 16 pasal dalam Undang-undang Migas Nomor 22 tahun 2001 merupakan bentuk perbaikan di sektor Migas.

Dalam kesempatan tersebut, Satya Widya Yudha, Anggota DPR RI dari fraksi Golkar berpendapat, untuk mengukur independensi di sektor Migas, tolak ukurnya adalah supply and demand, artinya ketika kebutuhan di sektor energi bisa dipenuhi secara domestik maka bisa dikatakan Indonesia mampu berdiri di kaki sendiri. Namun sebaliknya, jika tidak terpenuhi secara domestik, maka dikatakan belum independen.

Baca Juga :   Pemerintah Jamin Wamena Kondusif

“Kita bisa saja independen, asalkan mampu mengelola kekayaan alam yang ada, sehingga secara ekonomi akan mampu dibeli dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Sementara untuk mencapai kemakmuran rakyat, pola industri yang mengikuti dimana sumber daya alam itu berada merupakan salah satu contoh yang harus dilakukan,” ujarnya.

Meski belum independen, pemerintah harus bisa memberikan keamanan di sektor energi yaitu jaminan pasokan, tersedianya infrastruktur untuk mendistribusikan energi, kemampuan membayar energi itu sendiri. Ketiga faktor tersebut akan mampu menjadi energy security.

Baca Juga :   Yulie Nasution Grillon Menggelar Acara " HIGH FLYER ASIA "

Manyikapi persoalan Migas, Aktivis Prodem, Bob Randelawe mengungkapkan, ada beberapa prinsip yang harus dipegang untuk industri Migas yaitu pengembangan teknologi, pembangunan harus berkelanjutan, secara ekonomi harus menguntungkan rakyat, dan memiliki benefit sosial artinya masyarakat sekitar bisa merasakan manfaat dari industri tersebut.

“Dengan terimplementasinya prinsip-prinsip tersebut, maka secara otomatis menjamin terlaksananya regulasi yang bersemangat kesejahteraan rakyat. Saya setuju dengan adanya perubahan regulasi terkait Migas namun arahnya harus mengarah bagi kemakmuran rakyat,” pungkasnya.

(red)

Komentar

News Feed