oleh

SIDANG GUGATAN ASN GOLONGAN DUA TERHADAP KEMENLU

 

Nomor Perkara 220/G/2019/PTUN.JKT, digedung sementara Pengadilan Tata usaha negara, sidang perkara gugatan ASN golongan dua yang berinisai NH, yang diwakilkan Kuasa Hukumnya Arie N.Putra, SH, MH terhadap Kemenlu, Selasa (21/1) diruang sidang yang dipimpin majelis Hakim Baiq Yuliani, SH.

Dari pihak Tergugat dari pihak Kemenlu yang ketuai Okto Dorinus Manik, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kemenlu yang dikuasakan dari Mentri Luar negeri Retno.L.P Marsudi.

Kronologis gugatan ASN golongan Dua yang berinisial NH antara lain;
1. Keputusan hukuman Disiplin tingkat sedang dibuat selama tiga tahun lebih setelah pemeriksaan yang pertama dan terakhir pada tahun 2016
2. Formalitas hukuman Disiplin tingkat sedang tidak terpenuhi
3. Keputusan hukuman Disiplin tingkat sedang, sejatinya sudah batal demi hukum karena Kemenlu tidak menjawab surat Keberatan selama batas waktu 21 hari. Dikirim tanggal 22 Juli 2019 dan diterima tanggal 3 September 2019.
4. Kemenlu tidak menjalankan amanat isi BAP untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap penggugat sebelum dijatuhi hukuman Disiplin tingkat sedang.

Baca Juga :   Berbagai Penilaian Terhadap Sosok Kolonel Inf Sidharta Wisnu Graha, S.E

Semenjak Kemenlu RI berdiri tanggal 19 Agustus 1945 ( 74 tahun), baru pertama kali seorang ASN golongan 2/d,PDDN, Arsiparis Terampil Pelaksana dan bawahan, menggugat dan menuntut keadilan atas keputusan dan kebijakan Menlu.

Bahwa tidak adanya keadilan dalam instasi Menlu kepada PNS golongan rendah, mengeluarkan keputusan tidak sesuai prosedural administrasi kepegawaian, prosedur yang dimaksud adalah batas waktu yang terdapat di PP 53 peraturan Menlu no.1 tahun 2010 tentang tata naskah dinas ujar Arie N.Putra kuasa hukum penggugat NH.

Baca Juga :   Pastikan Kesehatan Jama'ah Haji, Orang Nomor Dua BPK Tinjau Langsung ke Lokasi

Sidang kedua tanggal 4 February dengan melengkapi alat alat bukti, karena pihak tergugat memberikan surat bukti tidak lazim seperti dokumen sidang tata usaha. Dan dari pihak tergugat Kemenlu menolak memberikan pernyataan kepada pers mengenai kasus ini.(Ine)

Komentar

News Feed