oleh

“Penyederhanaan Birokrasi Jangan Sampai Mengurangi Kualitas Pelayanan Publik “

 

Jakarta – Andalas.news, Pengamat Senior LIPI, Indria Samego, berpendapat, yang protektif dan mempertahankan culture lama menjadi tugas bagi pemerintahan Jokowi dengan melakukan reformasi di . Hal tersebut disampaikannya dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema Meningkatkan Efektivitas Publik Melalui Penyederhanaan Birokrasi, Selasa (25/2/2020) di Jakarta.

“Birokrasi kita yang protektif dan mewarisi culture lama diharapkan berhenti dalam pemerintahan Jokowi dan bisa mengelola orang-orang terdekatnya dengan baik yang notabene dibayar oleh negara. Bagi Jokowi, tambah Indria, pemerintahan kedua ini merupakan kesempatan terakhir mereformasi birokrasi,” ujar Indria Samego.

Terkait dengan pelayanan publik, Bhima Yudhistira, Peneliti INDEF mengatakan, jika dibandingkan dengan negara seperti Rwanda, aspek pelayanan registrasi properti dan pelayanan terkait ekspor masih lebih baik. Hal menarik dari Rwanda, sebagai negara yang menyandang status destinasi investasi terbesar di Afrika yang dibangun adalah birokrasi yang cenderung korupsi sehingga persepsi korupsi menempati urutan 51 dunia, sementara Indonesia menempati urutan 85, artinya semakin kecil posisinya maka semakin bagus.

“Salah satu hambatan masuknya investasi ke Indonesia adalah lemahnya pemberantasan korupsi. Bagi investor, Logika pelayanan publik sangat sederhana yaitu di negara dengan tingkat korupsi kecil biaya siluman yang dikeluarkan tidak terlalu besar, dan sebaliknya di negara dengan tingkat korupsi tinggi akan mengeluarkan biaya siluman yang cukup besar. Jadi heran para investor akan berinvestasi di negara dengan tingkat korupsi kecil,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jerry Massie, Peneliti Indonesian Public Institute (IPI) mengatakan, seorang pemimpin negara seharusnya bijaksana dalam menentukan arah bangsa Indonesia. Ia mengkritisi masih banyak pejabat yang pergi keluar negeri tanpa membawa hasil yang optimal. Menurutnya perilaku tersebut merupakan pemborosan anggaran saja untuk kepentingan riset.

Baca Juga :   Waspada Corona, Gubernur AAL: Jangan Panik dan Terapkan Pola Hidup Sehat

“Yang perlu dirubah adalah aspek human capital. Pemerintahan Jokowi seharusnya jangan lagi menambah atau mengurangi unit kerja, tetapi yang perlu diupayakan adalah memperkuat etos kerja,” ujar Jerry.

Sementara itu, Arwani Thomafi, Anggota Komisi II Fraksi PPP menilai, pemerintahan Jokowi memang memiliki keinginan kuat untuk membenahi birokrasi terkait dengan layanan publik. Namun problem yang seringkali dihadapi oleh pemerintah adalah buruknya produk layanan publik, akses layanan publik yang rendah atau belum merata, buruknya penyelenggaraan dan mekanisme komplain yang tidak jelas seperti dalam masalah pertanahan. Baginya, kebijakan dalam penyederhanaan birokrasi tersebut yang terpenting adalah jangan melupakan inti dari birokrasi itu sendiri yaitu pelayanan publik, artinya memfasilitasi masyarakat merupakan hal mendasar dan prioritas.

“Saya melihat pada pemerintah kedua Jokowi ini punya semangat untuk melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan penyederhanaan birokrasi. Namun pertanyaan adalah apakah penyederhanaan tersebut efektif atau tidak dalam menyelesaikan persoalan?,” pungkas Arwani.

(Red)

Related posts

Komentar

News Feed