oleh

SIDANG LANJUTAN GUGATAN ASN KEMENLU

 

Jakarta, Andalas.news
Agenda sidang lanjutan tambahan bukti Perkara nomor 220/G/2019/PTUN.JKT, di gedung sementara Pengadilan Tata Usaha Negara, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (4/2) pukul 10.00wib.

Tergugat dalam menyampaikan bukti surat masih belum menyentuh kepada apa yang digugat oleh saudara NH, tutur Arie N.Putra, SH,MH kuasa hukum pengugat.
Dalam keterangannya “Contoh didalam menyampaikan bukti surat tadi tergugat masih menyertakan dokumen bukti yang tidak ada relevansinya dengan gugatan ini, seolah-olah mereka sedang main di opera karena improvisasinya tidak pada inti permasalahan, itu tidak masuk kebagian yang kami gugat seharusnya pihak tergugat menyampaikan dokumen bukti yang korelasinya ada didalam gugatan kami, ini menunjukkan bahwa tergugat sesungguhnya tidak punya banyak bukti untuk membantah gugatan NH” pungkas Arie N.Putra kepada awak media.

Baca Juga :   Danrem 142/Tatag Buka Sidang Parade Caba PK TNI AD Sub. Panda Mamuju

Rencana Sidang lanjutan tertanggal 11 February, pihak Tergugat akan menghadirkan saksi fakta dalam berita acara pemeriksaan saudara NH sebagai Penggugat.

Awak media menghampiri saudara NH sebagai Penggugat golongan 2, Arsiparis Terampil Pelaksana yang terkena hukuman Disiplin Sedang oleh Pimpinan/Penjabat Kemenlu RI tersebut menuturkan bahwa kurang lebih 5 tahun berdiam diri dan tidak bersuara dalam hal permasalahan saya cukup lama karena hukuman Disiplin Sedang tidak sesuai dengan prosedur PP no.53 tahun 2010, sebelum dijatuhi hukuman harusnya dilakukan pemanggilan karena saya bekerja selama 20 tahun, tidak ada teguran secara lisan maupun tertulis tapi tiba tiba sudah ada Sk hukuman Disiplin Sedang. Saya berfikir Indikasi persoalan pribadi yang menjadi awal terjadinya keluar nya Sk hukuman Disiplin Sedang. Harapan NH sebagai penggugat yang mencari keadilan berharap ingin di cabutnya Sk hukuman Disiplin Sedang, dan membersihkan nama baik saya yang sudah dianggap Blacklist dan Hak saya tunjangan kerja yang dipotong 50% selama 9 bulan sebesar 1,75 juta, dan tidak zolim terhadap golongan kecil karena tidak sesuai prosedural dalam Disiplin kerja atau SOP yang berlaku pungkas NH.
(tim)

Komentar

News Feed