oleh

Pererat Sinergitas Program Kerja, PD PGSI Demak Jalin MoU Dengan LBH Demak Raya

 

Demak – koranprogresif.co.id – Melihat fenomena aksi kriminalisasi dan kekerasan terhadap guru, Pengurus PD PGSI Kab. Demak yang terdiri dari guru swasta formal maupun non formal, lintas jenjang (red-TK, PAUD, TPQ, Madin, pondok pesantren, PKBM, SD/MI, MTS/SMP, MA/SMA/SMK, Majelis Taklim), hari ini mendatangi kantor LBH Demak Raya yang terletak di Bogorame RT 01/01 Mangunjiwan Demak, Sabtu (14/3).

Kedatangan pahlawan tanpa tanda jasa ini adalah, dalam rangkaian safari pendidikan yang mana mereka akan menyambangi beberapa dinas dan stakeholder yang ada di Kabupaten Demak.

Menurut ketua PD PGSI Kab. Demak, Nur Salim, tujuannya menyambangi kantor LBH Demak Raya ini disamping bersilaturahmi dengan pengurus LBH Demak Raya, juga dalam rangka menjalankan program kerja organisasinya.

“Hari ini memang sudah agendakan untuk bisa ketemu audiensi dan bersilaturahmi dengan pengurus LBH Demak Raya, selanjutnya LBH Demak Raya melakukan MoU, juga bersedia memberikan bantuan hukum bila anggota kami suatu nanti ada persoalan hukum,” ungkap Salim kepada wartawan.

Baca Juga :   RI 2 Bertolak ke NTB, Tinjau Dampak Gempa Di Lombok

Sementara Abdul Rokhim, Pengabdi Bantuan Hukum LBH Demak Raya yang menerima rombongan pengurus PD PGSI mewakili segenap pengurus LBH Demak Raya mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terimakasih kepada segenap pengurus PD PGSI yang bersilaturahmi di kantornya, dan dirinya juga memohon maaf apa bila dalam menerima para pengurus PD PGSI ini ada yang kurang berkenan.

Menurut Rokhim, sebenarnya sudah ada Nota Kesepahaman (MOU) antara Persatuan Guru Republik Indonesia dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Nomor: 210/um/PB/XXI/2017 dan Nomor: B/33/IV/2017, Perihal Perlindungan Hukum Profesi Guru. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2), yang menjelaskan bahwa “Pihak Kedua (dalam hal ini Kapolri) melaksanakan penegakan hukum terhadap profesi guru antara lain tindakan kekerasan, ancaman /intimidasi baik dari peserta didik, orang tua peserta didik maupun pihak lainnya. Namun nota kesepahaman ini belum begitu melindungi profesi guru dalam menjalankan tugasnya.

Baca Juga :   Kunjungan Kerja Ke Kodim 0302/Inhu Danrem 031/ WB Hadiri Silaturahmi Dengan Pemkab Inhu

Karena sebenarnya, sanksi yang diberikan guru terhadap murid sudah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa:
“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan”, ujar Rokhim.

Sementara itu, Direktur LBH Demak Raya, Haryanto menyampaikan bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2008 tentang Guru. Dalam Pasal 39 ayat 1 menjelaskan bahwa: “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya”,” bebernya.

Baca Juga :   Peduli Aksi Sosial Akbar Santunan Anak Yatim dan Buka Bersama, Oleh Kodim 0505/JT beserta Garda Peduli 2018 Ojek Online

Dirinya juga menegaskan bahwa, sebenarnya sudah ada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 1554 K/Pid/2013, dimana dalam pertimbangannya hakim berpendapat, “bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya, dan bukan merupakan suatu tindak pidana, dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut, karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin”. dimana akibat dari putusan tersebut menjadi jelas dan terang persoalan bahwa terhadap guru yang mendisiplinkan siswa tidak dapat dipidana, jadi jelas guru tidak bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dalam rangka untuk mendisiplinkan siswanya.

“Jadi, kalau misal nanti ada salah satu guru yang dilaporkan oleh salah satu walisantri kaitannya dengan ini, maka dirinya beserta segenap pengurus lembaga LBH Demak Raya akan mendampingi nya secara cuma cuma,” tutupnya. (Red)

Komentar

News Feed