oleh

LP2N Selenggarakan Sosialisasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja

 

Andalas.news, Menguatnya dukungan masyarakat terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja terlihat dari banyaknya kegiatan diskusi atau sosialisasi pentingnya pengesahan RUU tersebut.

Hal ini yang mendorong LP2N turut menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan tema “Solusi Kesejahteraan Pekerja Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja”. Acara yang diselenggarakan pada 21 April 2020 di Serang Banten ini,menghadirkan narasumber, antara lain Dr. (C) Rasminto, M.Pd. (Akademisi dan Direktur Eksekutif Human Studies Institute), Abdul Wahid (Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Serang), Iwan Setiawan (Kepala Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang), dan Pilar Saga Ichsan, ST. (Pengusaha Muda dan Tokoh Muda Banten).

Baca Juga :   Kodim 0507/Bekasi Selenggarakan Pembinaan Antisipasi Bahaya Laten Komunis Dan Faham Radikal TA. 2020

Pada kesempatan tersebut, Dr.(C) Rasminto mengatakn RUU Omnibus Law Cipta Kerja dilatarbelakangi untuk menguatkan dan mendorong pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja dan menurunkan jumlah pengangguran. RUU Omnibuslaw Cipta Kerja merupakan jantung ekonomi nasional.

“Model solusi kesejahteraan yang berkeadilan adalah kewajiban menjaga iklim investasi, pembukaan lapangan kerja, regulasi yang berkeadilan, dan pemenuhan hak dasar pekerja dan masyarakat.” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Abdul Wahid mengatakan tujuan RUU Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. RUU Cipta Kerja juga dapat dilihat sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menyelamatkan kita dari pandemi Covid 19, yaitu untuk pemulihan ekonomi, sebab Pemerintah dan DPR perlu membuat terobosan agar perekonomian meningkat.

Baca Juga :   Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) Bekerja Sama dengan Kukkiwon Akan Menggelar Event The 2019 Indonesia Asia Hanmadang Championship

“UMKM adalah salah satu elemen yang dapat menggerakkan perekonomian dan melahirkan pengusaha baru, sehingga pemerintah juga mendukung pengembangan UMKM.” pungkasnya.

Sementara,Pilar Saga Ihsan menyampaikan bahwa Omnibuslaw diharapkan melindungi kedua belah pihak (pengusaha dan pekerja) secara adil, Pemerintah pusat tidak hanya fokus pada usaha skala besar, harus ada komunikasi dengan kepala daerah utk mengetahui dan memahami kebutuhan usasa lokal
Demikian pula pusat dan daerah, diharapkan dapat menciptakan UMJM baru untuk mendorong perekonomian masyarakat kelas menengah dan bawah serta mendukung investasi masyarakat.

Baca Juga :   Ombudsman Dukung Kebijakan Zonasi

(Red)

Komentar

News Feed