oleh

INDONESIA MEMANG KAYA, BANTUAN SOSIALNYA TRILYUNAN RUPIAH

 

Oleh: Djafar Badjeber

Jakarta – Andalas.news, Indonesia benar-benar negara kaya, ratusan trilyun rupiah uang negara telah di gelontarkan oleh pemerintahan presiden Joko Widodo dan KH.Ma’ruf Amin, untuk kesejahteraan rakyat, terutama mereka yang terdampak civid-19 (corona).

Sebelum muncul wabah covid-19, pemerintah telah memberikan berbagai bantuan sosial.

Sebut saja ada Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin/Rasta (reguler), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Prakerja. Yang terakhir ini menimbulkan pro-kontra karena dianggap ada interes oknum tertentu.

Dalam menghadapi dampak covid-19 serta membantu ekonomi rakyat, presiden Joko Widodo mengambil sebuah kebijakan besar dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui Kementerian Sosial. Dimana setiap Kepala Keluarga yang terdampak covid-19 diberikan bantuan Rp 600.000.

Dan tahap pertama sudah berjalan, namun dalam implementasinya masih terdapat kekurangan sana-sini yang harus di evaluasi dan harus diperbaiki. Wajar ada kekurangan sana-sini karena ini pekerjaan besar dan cenderung bersifat segera. Hanya yang menjadi pertanyaan apakah si penerima bantuan ini adalah betul-betul mereka yang berhak?

Demikian juga apakah data ini baru atau lama? Serta apakah mereka yang tercatat berdasarkan Sistem Informasi Desa (SID)? Artinya bila menggunakan SID validasi dan akurasinya jelas.

Baca Juga :   Babinsa Koramil 07/Kemayoran Berikan Bantuan Susu Kepada Siswa PAUD

Sebab metodologi SID menggunakan parameter terukur. Bila belum menggunakan SID kemungkinan besar tidak tepat sasaran. Artinya rakyat yang lebih berhak malah tidak memperoleh bansos. Sangat disayangkan!

Dana yang disiapkan untuk menghadapi covid-19 ini jumlahnya cukup signifikan, yaitu Rp 405 trilyun, sebuah jumlah yang sangat besar.
Mengingat jumlahnya begitu besar berpotensi untuk disalahgunakan atau di korupsi.

Karena covid-19 ini sebagai Bencana Nasional, maka bagi siapa yang menyahgunakannya bisa dihukum berat, bisa 20 tahun penjara sampai dengan hukuman mati, maka hati-hatilah!!

Dalam prakteknya sebagian calon penerima Bansos belum terbiasa berurusan dengan birokrasi dan Kantor Pos. Mau tidak mau minta didampingi dan diantar seseorang yang kinsekwensi-nya harus memberikan jasa. Itulah fakta keseharian dilapangan.
Bahkan dalam urusan lain, nomor PIN-nya untuk menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar, diberi tahu pengantar, biasanya dari staf Desa atau RT setempat . Ini PR kita untuk meningkatkan SDM agar lebih melek transaksi seperti itu.

Baca Juga :   Apresiasi Badiklat Kejagung RI, Kejaksaan Guangxi Undang Kabandiklat ke China

Selain Bansos yang diberikan presiden diatas, beberapa Kementrian-pun berlomba memberikan atensi baik dalam bentuk dana, Alat Pelindung Diri, Masker, Disinfestan, dll . Demikian juga pengusaha swasta dan perorangan. Semua bergotong-royong berkontribusi untuk meringankan ekonomi rakyat akibat dampak covid-19. Juga partai politik, ormas, LSM, dll.

Demikian juga para Kepala Daerah baik tingkat propinsi maupun Kabupaten/ Kota memberikan perhatian khusus kepada rakyatnya .
Meskipun ada pihak yang selalu mengeluh karena dampak covid-19, tapi masih bisa eksis meskipun terbatas.

Artinya tidak ada yang mati kelaparan. Patut kita syukuri selama covid 19 dan memasuki bulan ramadhan serta iedul fitri, harga bahan pokok stabil. Kalau ada kenaikan tidak terlalu besar. Semua berjalan secara alamiah dan damai.

Selain PKH, Rasta/Raskin, Kartu Prakerja, Bansos presiden diatas, masih ada bantuan laih dari instansi lain, misal Polri dan TNI. Ini bentuk soliditas yang luar biasa dari semua elemen bangsa.

Begitupun Dana Desa yang bersumber dari APBN dibolehkan digunakan untuk mengurangi dampak wabah covid-19 di Desa.

Besarannya sudah digariskan oleh Menteri Keuangan yaitu 25 persen yang menerima Dana Desa Rp 800.000 dan maksimal 30 persen yang menerima diatas Rp 800.000.

Baca Juga :   Mengisi Ruang Demokrasi Setelah Pemilu 2019 Menuju Indonesia Yang Lebih Baik

Hanya persoalannya apakah Desa membelikan Masker dan disinfestan kepada warganya. Kalau toh ada, kira-kira berapa persen Desa yang berinisiatif menyediakan Masker untuk warganya?

Dalam semua itu, Menteri Desa dan Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) konon telah membentuk Relawan Desa Tanggap Covid 19 dengan jumlah 1.743.343 orang dengan jumlah Dana Rp 2, 59 Trilyun.

Sebuah jumlah yang fantastis, semoga berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu institusi paling bawah yang diharapkan bisa mengontrol dan mengawasi kegiatan di tingkat Desa adalah Badan Perwakilan Desa.

Bila BPD ini efektif maka Badan ini tepat keberadaannya, tetapi bila Badan ini terkooptasi atau berkonspirasi dengan aparat Desa, maka sia-sialah keberadaannya.

Mudah-mudahan para Anggota BPD di tingkat Desa memahami amanah penderitaan rakyat.

Harapan kita Pendampingan Desa, inspektorat, Kejaksaan Negeri dan Polri terus mengikuti perkembangan disetiap Desa, terutama mengamankan uang negara!!

Penulis:
Anggota MPR RI 1987-1992? Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura

Komentar

News Feed