oleh

Muskot IPSI Jaksel “Deadlock”, Jadikan Bahan Koreksi dan Intropeksi

 

 

Jakarta Selatan – Koranprogresif.co.id, Musyawarah Kota (Muskot)  IPSI Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berlangsung di Aula Mitra Nusantara, Gd. LPMP DKI Jl Nangka 1, Jakarta Selatan  Sabtu (10/10/20) berakhir “deadlock”.

Musda yang berakhir deadlock itu tentunya dapat diambil hikmahnya oleh para peserta yang hadir saat itu, dimana peserta sudah lebih jeli dan terbuka dalam memandang satu persoalan sehingga proses demokrasi lebih berjalan alot dan lebih terbuka.

Berkaitan dengan deadlocknya Muskot IPSI Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut, Bang Indra PPS Singa Putih, mengatakan, deadlock yang terjadi pada Muskot IPSI Kota Administrasi Jakarta Selatan jangan dipandang dari sebelah sisi saja atau jangan dipandang secara negatif. Akan tetapi, haruslah diambil hikmahnya kenapa sampai terjadi deadlock seperti itu.

Dengan terjadinya deadlock pada muskot tersebut, seharusnya membukakan mata bagi para panitia pelaksana, sebab ini menunjukkan sebuah kekuatan demokrasi yang terjadi khususnya pada wadah IPSI Kota Jakarta Selatan,” ujar Bang Indra kepada media.

“Jangan dipandang secara negatif, akan tetapi perlu dilakukan koreksi dan intropeksi, kenapa sampai terjadi deadlock pada saat Muskot IPSI Jakarta Selatan.”katanya.

Baca Juga :   Kepala Sekolah SMP 4 Semberjambe Berencana Jadikan Jogging Track Tempat Latihan Atletik Siswa

Menurutnya, deadlock merupakan sebuah gambaran dan membuktikan bahwa para peserta tidak lagi bisa diarahkan kesana dan kemari. Para peserta saat ini, sudah mempunyai dan memiliki pendapat mereka masing-masing untuk memilih dan menentukan siapa yang berhak mereka pilih sebagai pemimpin di dalam wadah IPSI Jakarta Selatan.

“Ada indikasi kepanitiaan memaksakan dan menyeruduk atu­ran. Kami kecewa dan menyesalkan, aturan -aturan yang diterapkan seolah – olah dipaksakan saat pelaksanan Maskot ini. Berbagai cara dipakai agar bisa diloloskan. Alhasil per­debatan terus terjadi sehingga hasilnya deadlock.”ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa aturan yang dijalankan tidak sesuai AD/RT, terutama untuk pasal 6 Ayat 3 dan 4  harus dihapuskan. Dipasal ini, kita memiliki hak berbicara dan menyampaikan saran dan pendapat.

“Ada yang tidak sesuai, seperti dipaksakan dimana peserta yang hadir digeser menjadi peninjau tanpa melakukan musyawarah atau voting saat menentukan pimpinan sidang, dan saat penyampaian tata tertib yang dadakan.”katanya.

Baca Juga :   Pesan Kasad, Persiapkan diri dalam persaingan dunia global

“Deadlock dalam sebuah musyawarah organisasi merupakan hal yang wajar, dan itulah menunjukkan sebuah kedewasaan dalam berdemokrasi,” tegas Bang Indra.

Hal senada disampaikan juga oleh Fiansyah disapa Babe Doel, bahwa pelaksanan Muskot diduga sudah disetting oleh pihak penyelenggara. Kita ini, seolah-olah disetir tanpa diberi kesempatan mengajukan keberatan ataupun saran.

Lanjutnya lagi, jujur kita dijebak dan kecewa dengan aturan – aturan dibuat sendiri tanpa mengarah ke aturan AD/RT yang ada. Di Muskot ini, kita tidak bicara soal kalah menang, tetapi lebih mengkedepankan kebersamaan mencapai musyawarah mufakat. Hal ini yang seharusnya dijalankan pihak panitia pelaksana.

“Dari 82 orang yang hadir,  ternyata hanya 28 orang punya hak suara, terjadi saat pelaksanaan Muskot. Kita digeser menjadi peninjau. Ini ada apa sebenarnya, “tegasnya.

“Kepanitiaan harus “Netral”, tidak berpihak kesalah satu pihak, tetapi serahkan kepada peserta untuk menentukan hasilnya. Mudah – mudahan, ini menjadi pembelajaran kita semua. Mari kita duduk bareng untuk melakukan revisi, evaluasi dan perbaiki sehingga tercapai kesepakatan terbaik, “imbuhnya.

Baca Juga :   Keluarga Besar BPK Menggelar Halal Bihala

Saya sangat optimis, Pemprov DKI akan mengambil sikap untuk menyelesaikan kisruh Muskot dengan keputusan yang terbaik untuk semua pihak.”tegasnya.

Muhtadin,SE Ketua penyelenggara ditemui media juga menyampaikan bahwa, ini benar-benar diluar kondisi normal dan pembelajaran kami kedepan.

Di muskot ini, kapasitas saya hanya panitia penyelenggara,” katanya lagi, saat pimpinan sidang memutuskan untuk memisahkan peserta menjadi dua, dan mulailah timbul ketidaksepakatan saat itu.”katanya.

Untuk undangan yang dikirim, mereka sebagai peserta. Tetapi ada bunyi di tatatertib yang sudah disahkan, dimana hak suara dibagi menjadi dua yaitu peninjau dan peserta yang mempunyai hak suara.

“Ini yang tidak diterima sehingga terjadilah beberapa kali kisruh, dan akhirnya deadlock.”ungkapnya.

Untuk kepanitiaan selanjutnya, kita tidak lagi ikut didalamnya, karena sudah dilimpahkan ke Pemprov DKI dan saya secara pribadi, mengharapkan semua perguruan ikut bermusyarawah untuk mencapai mufakat.

” Apalagi Pemprov sudah mengambil alih, tentunya dengan kepanitian yang baru akan dibentuk. Semoga tercapai hasil yang maksimal untuk kedua belah pihak ,”harapnya.

(Red)

Komentar

News Feed