oleh

Jokowi Legalkan Produksi Miras, Naproni : Ini Bencana Bagi Generasi Muda Kita

-OKU-211 views

Baturaja – Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal melegalkan masyarakat untuk memproduksi minuman keras ( miras), namun dengan berbagai syarat tertentu.

Aturan produksi miras tersebut diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Syarat untuk usaha minuman beralkohol yakni dilakukan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Baca Juga :   Tiba di Sabu Raijua, KRI AMY-351 Laksanakan Misi Kemanusiaan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor

Dan untuk penanaman modal baru pembuatan minuman beralkohol di luar empat provinsi tersebut dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

Munculnya Perpres tentang aturan produksi miras tersebut ditentang secara tegas oleh Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dari Partai Keadilan Sejahtera Naproni, ST., M.Kom.

“Saya kira walaupun itu ditentukan daerah yang tertentu, namun itu bisa menjadi pintu masuk untuk melegalkan ke seluruh NKRI,” tuturnya kepada andalas.news, Minggu (28/2/2021).

Baca Juga :   Generasi Literasi Terbit (GESIT) Gelar Diskusi Virtual Ingatkan Masyarakat Tetap Perangi Radikalisme Ditengah Pandemi Corona

Hal tersebut menurut Naproni disebabkan dalam Perpres itu dimungkinkan untuk juga ditetapkan penanaman modal baru pembuatan minuman beralkohol diluar Provinsi Bali, NTT, Sultra dan Papua oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atas usulan Gubernur.

“Ini akan menjadi bencana bagi generasi kita,” tegasnya.

Menurutnya minuman keras akan menimbulkan kerusakan pemikiran dan juga akan berakibat pada kemaksiatan-kemaksiatan lainnya.

Sebagai contoh kasus Naproni membeberkan oknum anggota Polri yang menembak anggota TNI dan mayarakat sipil lainnya dan ini berawal dari minuman keras.

Baca Juga :   Generasi Muda Bersatu Anti Golput

“Saya kira walau demi income negara tetap kita tolak, masih banyak investasi halal lainnya,” jelasnya.

Disinggung seandainya di Sumsel pemerintah memberikan izin produksi minuman beralkohol, dengan tegas politisi yang terpilih sebagai Anggota DPRD OKU dari Dapil 1 itu menegaskan bahwa dirinya dan PKS akan secara tegas menolak jika itu terjadi.

“Kita sangat menolak, dari sisi budaya maupun agama tidak sesuai dengan masyarakat Sumsel,” pungkas Naproni. (Red)

Komentar

News Feed